.
Mediarealnews.com - Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam hanya memperoleh dukungan anggaran Rp50 miliar dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025, jauh di bawah usulan lembaga tersebut senilai Rp2,8 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di kawasan Batam. Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa usulan tersebut telah dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI beberapa bulan lalu. Dukungan anggaran ini dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan pelabuhan, bandara, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. Namun demikian, seiring dengan kebijakan efisiensi nasional, realisasi dukungan anggaran akhirnya jauh di bawah ekspektasi. "Dari total usulan Rp2,8 triliun, hasil penyesuaian nasional akhirnya BP Batam hanya mendapat Rp50 miliar. Ini bagian dari spirit efisiensi yang dijalankan pemerintah pusat," kata Amsakar, Selasa (11/11/2025) di Batam.
Menurut Amsakar, kebutuhan pendanaan tersebut sejatinya diarahkan untuk mempercepat penataan Pelabuhan Batuampar, pengembangan Bandara Hang Nadim, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan instalasi air bersih (SPAM) yang krusial bagi pertumbuhan kawasan industri. BP Batam mencatat, sejumlah proyek masih tertunda akibat keterbatasan anggaran, termasuk pengembangan kawasan Batuampar—Tanjungpinggir dan episentrum Teluk Tering yang masuk dalam rencana strategis (renstra) lembaga hingga 2029
Meski begitu, Amsakar menegaskan bahwa BP Batam akan tetap melanjutkan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai sektor, seperti pelabuhan laut, bandara, pengelolaan air dan limbah, hingga sektor rumah sakit. "Potensi PNBP kami cukup besar. Jika bisa diberdayakan secara optimal, akan ada ruang pembiayaan tambahan untuk pembangunan infrastruktur daerah," tegasnya. BP Batam juga masih melakukan kajian ulang terhadap sejumlah kemitraan strategis di sektor pelabuhan dan bandara, termasuk penyesuaian kontrak kerja sama dengan mitra asing agar tetap memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lembaga.
Penulis : Redaksi
